CARITAU MAKASSAR - Teka-teki Sekretariat Mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang diduga dijadikan Bunker Narkoba akhirnya terungkap.

Pihak kepolisian Polda Sulsel juga meluruskan terkait kata Bunker Nakoba. Di mana, penemuan tersebut ternyata hanya brankas yang disimpan di bawah lantai. 

Baca Juga: Mimbar Bebas Akademik, Mewujudkan Harmoni dan Keberagaman

Di mana, personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mengamankan empat orang pelaku di sekretariat mahasiswa FBS UNM Makassar yang terletak di Jalan Malengkeri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu. 

Keempatnya yakni SAH (32) yang bertugas menyimpan barang narkoba dan juga sebagai kurir, AG (34) berperan mengonsumsi narkoba, MA (33) berperan membantu SAH dalam mengemas narkoba, dan M (36) yang hanya mengonsumsi narkoba.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso mengatakan, keempat pelaku diamankan saat sedang asyik pesta narkoba di Sekretariat Mahasiswa UNM Parantambung tersebut. 

Pengungkapan tersebut berawal saat polisi melakukan penangkapan terhadap S (25) di Jalan Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa. 

Saat diamankan, pelaku S mengaku baru saja berpesta narkoba di salah satu Sekretariat FBS kampus UNM di Jalan Mallengkeri. 

"Setibanya di kampus (UNM) petugas kepolisian menemukan empat orang sedang mengkonsumsi, pesta narkoba sabu dan ganja," katanya saat menggelar Eskpose di Mapolda Sulsel, Minggu (11/6/2023) malam. 

Dari penangkapan itu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 7 saset sabu dengan berat 4,8gram, 6 saset ekstasi dengan berat 3,1 gram, alat hisap sabu dan buku catatan penjualan.

"Di lokasi itu kami juga temukan brankas ditanam di bawah lantai sebagai tempat penyimpanan narkoba," katanya. 

Lebih jauh, Setyo menjelaskan, keempat pelaku yang diamankan merupakan mahasiswa UNM yang sudah di drop out (DO).

"Mereka sempat kuliah di UNM tapi tidak lulus. Tapi DO," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Gelar Kompetisi Debat Mahasiswa, Bawaslu Harap Ada Gagasan Baru Soal Penegakan Hukum Pemilu